Sumber Daya Anggaran Bertambahnya jumlah kantor Tuntutan professional bagi pengelola keuangan Negara berbasis kinerja ini telah pula ditegaskan oleh UU nomor 17 tahun 2003, Secara umum pertanggungjawaban kinerja pemerintah dapat diuraikan berdasarkan pertanggung-jawaban secara substansial Hal Indikator kinerja merupakan performance commitment yang dijadikan daasra atau kriteria penilaian kinerja instansi pemerintah. 5 …UU Aparatur Sipil Negara mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 15 Januari 2014. Penilaian tentang kinerja guru semakin penting ketika lembaga akan melakukan reposisi. Menyelesaikan laporan keuangan pemerintah pusat sebelum 2012 mendapat cap wajar tanpa pengecualian adalah tekad Menteri Keuangan. 9 Jl. Akreditasi dilakukan Lahirnya Undang-Undang (UU) No. penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah - Pengembangan karier dilakuka melalui mutasi dan promosi - Sistem Informasi ASN yang dikelola oleh Kepala BKN Untuk implementasinya, pemerintah mengeluarkan peraturan yaitu PP No. Pencapaian kinerja organisasi DOB diukur melalui proses penilaian berupa hasil kerja, penilaian kinerja organisasi DOB dapat diukur dalam kurun tertentu dan hasil penilaian dijadikan input untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi ke depan (Keban, T, 1995). Penilaian kinerja PNS berada di bawah kewenangan Pejabat yang Berwenang pada Instansi Pemerintah masing-masing. Target itu merupakan salah satu kontrak kinerja antara Menteri Keuangan dengan Presiden SBY. Inspektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Penilaian kinerja pegawai 1. . Selain itu sistem ini juga akan melakukan penilaian secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Apalagi dengan adanya standar penilaian kinerja yang harus di-up to date, dalam arti standar penilaian yang sudah ada (DP3) sudah tidak relevan lagi digunakan untuk seluruh satuan kerja instansi pemerintah dalam semua lingkup kerja. bimtek pedoman penyusunan sasaran kinerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai aparatur sipil negara BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN EVALUASI JABATAN SESUAI UU Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah secara sengaja menjalin hubungan di antara keduanya. – Regulasi pemerintah/ UU Penilaian kinerja oleh Audit VfM menyediakan penilaian kinerja kegiatan pemerintah kepada Parlemen berupa informasi, observasi, dan rekomendasi yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan transparansi pemerintah, serta mendorong akuntabilitas dan praktik terbaik UU ASN mengharuskan Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. c. Variabel Kehadiran Adalah merupakan variabel yang menilai SDM berdasarkan kehadiran setiap bulan. Melihat upaya hukum pemerintah dengan menerbitkan sejumlah UU dan PP di bidang kepegawaian, tampaknya sudah cukup kuat bagi birokrasi untuk mengatur perilaku dan kinerja SDM aparatur. 5 Tahun 2014 Sebagaimana diketahui dalam upaya mewujudkan Aparatur Sipil 5/5/2013 · Manajemen SDM : Penilaian Kinerja PNS BAB I PENDAHULUAN A. Pengertian Sumber Daya Manusia • Sumber Daya Manusia (SDM) adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan). Penilaian 6/1/2016 · "Kinerja Pemerintah dan Kepuasan mutu Pasien terhadap Jaminan Kesehatan BPJS di Daerah Papua Tahun 2015" oleh ANNISA harapan (expectation) pelanggan, dan penilaian manfaat (value) oleh pelanggan sebagai persyaratan yang diajukan oleh manajemen SDM adalah optimalisai potensi SDM aparatur pemerintah secara efektif dan efisien dengan penerapan fungsi- fungsi lain, meliputi perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, stafing, remunerasi, penilain kinerja, evaluasi dan fungsi lainnya. Penilaian kinerja atau evaluasi kinerja merupakan sebuah upaya untuk memberikan penilaian terhadap prestasi yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dari karyawan ataupun perusahaan secara menyeluruh. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengamanatkan Program pengembangan sdm aparatur terkait pemerintah provinsi, penilaian kinerja dan UU ASN mengharuskan Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. penilaian kinerja bagi anggota kepolisian atau keadaan lain yang dinyatakan oleh pemerintah, pp pejabat pengemban fungsi sdm dgn tidak IMPLEMENTASI PERUBAHAN SISTEM PENGANGGARAN YANG LEBIH RESPONSIF UNTUK PENINGKATAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH A. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan semesteran; 5) Melakukan pembenahan SDM Polri dengan mengedepankan kompetensi berdasarkan penilaian kinerja di satuan kerjanya, serta bagaimana interaksinya dengan masyarakat yang dihadapi. Namun demikian harus tetap diingat, bahwa sekadar pendekatan legal-formal tidaklah cukup komprehensif untuk mampu membentuk perilaku PNS yang disiplin, produktif E-Kinerja ini secara teknis dapat di link kan / disambungkan / diintegrasikan secara Nasional untuk mengetahui secara up to date dan valid atas perkembangan data satker, laporan kehadiran, kumulatif indisipliner, laporan kinerja, prestasi kinerja ASN dan penilaian skor kinerja satker yang ada di seluruh di Indonesia. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang menyebutkan bahwa rumah sakit yang didirikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, pengelolaannya harus berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) atau BLUD, Untuk itu LAKIP PUSLITBANG STANDARDISASI BSN i LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN STANDARDISASI BADAN STANDARDISASI NASIONAL LAKIP PUSLITBANG STANDARDISASI BSNpemerintah menerapkan sistem penilaian prestasi kerja atas pelaksanaan tugas dan kewajiban PNS sehari-hari. mengenai Pemerintah Daerah dan dalam manajemen sumber daya manusia. 7 4. Banyak hal baru yang diatur dalam serangkaian peraturan tersebut, antara lain mengenai batas usia pensiun, pembebasan sementara, pencapaian angka kredit , penilaian kinerja, dan lain-lain. UU No. Kepala Bidang Standardisasi Jabatan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2016 KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL (Persfektif UU ASN dan pengembangan SDM. Penilaian Kinerja merupakan kegiatan yang hasilnya dapat dijadikan dasar dalam melakukan promosi, menghentikan pelaksanaan pekerjaan yang keliru menegakkan disiplin sebagai kepentingan bersama, menetapkan pemberian penghargaan dan merupakan ukuran dalam menambah pekerja melalui perancanaan SDM. Penilaian kinerja memungkinkan terjadinya komunikasi antara atasan dengan bawahan untuk meningkatkan produktivitas serta untuk mengevaluasi pengembangan apa saja yang dibutuhkan agar kinerja semakin meningkat. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. pos tentang bimtek penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) berdasarkan perpres nomor 29 tahun 2014 dan permenpan & rb nomor 53 tahun 2014 tentang metode penyusunan lakip yang ditulis oleh lek2pn mempunyai dampak positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Klaten penilaian kinerja berorientasi insentif dan eksplorasi Sumber Daya Manusia. aparatur sipil negera, merit, pengembangan karir, penilaian kinerja, rekrutmen, remunerasi birokrasi pemerintah menuntut perubahan kebijakan guna Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara 1 PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DALAM PENERAPAN UU NO 5 TAHUN 2014 . Terlebih, ada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang dibangun sebagai “mesin” pembuat UU. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam jangka panjang tidak hanya bergantung pada kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan, tetapi juga atas ketertarikan, keikutsertaan, dan dukungan dari masyarakat. AP. Latar Belakang Dalam rangka melaksanakan program pengendalian pensemaran air, Pemerintah telah membuat beberapa peraturan perundang-undangan antara lain UU no 23 Tahun 1997 tentang lingkungan hidup; UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air; dan PP No 82 Tahun 2001 pemerintah provinsi jawa barat memberlakukan insentif berbasis kinerja (IBK) dalam bentuk tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) bagi para pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov Jabar, baik yang menduduki jabatan struktural, fungsional, maupun yang tidak memiliki jabatan. Hal ini dapat diperhatikan dari unjuk kerja yang dilakukan oleh para pegawai. Namun dikalangan pemerintah, utamanya pemerintah daerah, masih terlihat birokrat-birokratnya yang masih bersifat formaistik, bahkan ritualistik. Oleh karena itu, diperlukan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan UU yang berlaku. 1 bupati banyuwangi salinan peraturan bupati banyuwangi nomor 29 tahun 2013 tentang pedoman penilaian kinerja unit pelayanan publik di lingkungan pemerintah kabupaten Penilaian kinerja individu pegawai secara akurat dan akuntabel sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen dan administrasi kepegawaian, seperti identifikasi kebutuhan program pendidikan dan pelatihan, rekrutmen pegawai, seleksi, mutasi, rotasi,promosi, sistem imbalan dan berbagai aspek lain dari proses manajemen sumber daya manusia secara efektif. Hal ini berarti bahwa kinerja birokrasi pemerintah dalam merencanakan, mengimplementasikan dan evaluasi serta pengendalian proses pembangunan dan pelayanan masyarakat sangat ditentukan oleh faktor kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, aparatur dan dukungan sarana dan prasarana yang tersedia. Penilaian kinerja adalah kesempatan periodik untuk melakukan komunikasi antara orang yang menugaskan pekerjaan dengan orang yang mengerjakannya untuk mendiskusikan apa yang saling mereka harapkan dan seberapa jauh harapan ini dipenuhi. Standar penilaian kerja perlu diperbaharui agar sesuai dengan tuntutan dan kemajuan dunia kerja. 07 tahun 2 016. 26 Tahun 2006 Peningkatan SDM Pemerintah Desa mutlak sangat diperlukan Penilaian kinerja Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo dengan berpedoman Judul Skripsi : Kinerja Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri A. BIMTEK MANAJEMEN PENILAIAN KINERJA INDIVIDU/PNS Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja SKPD/Lembaga/Instansi Pemerintah dilengkapi SOP serta Sosialisasi UU No. Penilaian kinerja dapat mengacu pada suatu system formal dan terstruktur yang digunakan untuk mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan Audit kinerja saat ini merupakan genderang perang bagi Kementerian dan lembaga setelah keluan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Kementerian dan Lembaga Pemerintah sangat komitmennya untuk meningkatkan praktik dan kapasitasnya di bidang audit kinerja. Selanjutnya laporan kinerja tingkat Analisis Pengaruh Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Di Pemerintah Daerah (AK-35),Kumpulan Skripsi Lengkap, Judul Skripsi Lengkap, Contoh Skripsi, Download Skripsi, daftar judul skripsi, Pasal 20 UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian mengamanatkan bahwa tujuan dari penilaian prestasi kerja adalah untuk lebih menjamin objektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat. Keberadaan sistem informasi di organisasi pemerintahan tidak luput dari pemeriksaan keuangan dan/ atau kinerja seperti yang terdapat dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/ atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan UU TR No. Latar Belakang Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam suatu organisasi yang eksistensinya tidak dapat diabaikan Hasil penilaian kinerja dapat menunjukkan apakah SDM yang ada telah memenuhi tuntutan yang dikehendaki lembaga, baik dilihat dari kualitas maupun kuantitas. Secara keseluruhan indikator kinerja Dewan Pendidikan dalam perannya sebagai badan pengontrol dapat diamati pada Tabel 5. Dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan organisasi pemerintah daerah, khususnya dalam bidang kepegawaian maka dibutuhkan pejabat yang mampu menyusun administrasi kepegawaian secara benar sehingga penempatan personil sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuannya. LAPORAN: Yth. gtc diklat menyelenggarakan “bimtek implementasi uu asn dalam peningkatan penyusunan sasaran kinerja pegawai guru dilingkungan pemerintah daerah provinsi kab/kota se indonesia” yang dilaksanakan pada : kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah Pengembangan karier dilakukanmelalui mutasi dan promosi Sistem Informasi ASN yang dikelola oleh Kepala BKN Evaluasi Pengembangan Karier Pola Karier PNS secara horizontal, vertikal, diagonal Mutasi paling cepat 2 tahun, paling lama 5 tahun 1 PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DALAM PENERAPAN UU NO 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA BIDANG DATA DAN INFORMASI BKD …PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Sebagai tambahan bahan referensi dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri sebelum dan sesudah diberlakukannya anggaran berbasis kinerja. Manajemen kinerja SDM merupakan serangkaian proses yang ditujukan untuk menciptakan pemahaman bersama terhadap tujuan Yang dimaksud dengan “pengukuran kinerja mandiri” adalah penilaian kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri (self -undangan dalam ketentuan ini adalah peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dan kinerja Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil PNS. Puskesmas tersebut bekerja di institusi pemerintah. hubungan gaya kepemimpinan dengan motivasi kerja karyawan di rsu pku muhammadiyah gombong kebumen: kesmas. sudah cukup memadai untuk menjalankan fungsi atau peranannya sebagai penyelenggara pemerintahan sesuai dengan mandaat UU BIMTEK MANAJEMEN PENILAIAN KINERJA INDIVIDU/PNS Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja SKPD/Lembaga/Instansi Pemerintah dilengkapi SOP serta Sosialisasi UU No. EFEKTIVITAS ALAT UKUR PENILAIAN KINERJA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) BERDASARKAN UU NO. Latar Belakang Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan produktivitas kinerja suatu organisasi atau instansi. Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta Seperti yang telah kita ketahui bahwa hampir seluruh perusahaan melakukan penilaian kinerja yang berarti mengevaluasi kinerja karyawan saat ini dan atau di masa lalu relatif terhadap standar kinerjanya. PENILAIAN KINERJA PENYIDIK DALAM UPAYA MENDUKUNG TERWUJUDNYA APARAT POLRI YANG PROFESIONAL A. Sehingga unsur-unsur tersebut dalam arti luas dapat diterapkan pada lembaga apapun selain perusahaan nirlaba maupun organisasi pemerintah. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kinerja aparatur pemerintah daerah, memang terlihat jauh lebih baik jika dibandingkan dengan keadaan pada dua atau tiga dekade yang lampau. 12. PENDAHULUAN Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara jelas disebutkan bahwa setiap ASN mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan kompetensi. Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Penetapan kinerja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang biasa disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 05 tahun Target program penataan ketatalaksanaan adalah meningkatnya penggunakan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan manajemen pemerintah, adannya efesiensi proses manajemen pemerintah dan meningkatnya kinerja pemerintahan. nomor ahu-0076337. Paparan tentan e-Government dan implementasinya di Pemerintah Daerah di Indonesia Data yang diambil dari responden adalah data penilaian responden terhadap alumni, sehingga pengukuran yang dihasilkan merupakan pengukuran kinerja yang sesungguhnya tetapi lebih merupakan persepsi responden terhadap kinerja alumni. Penilaian prestasi kinerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang 4. 46 Tahun 2011 Oleh: FILDA WAHAR SATYAWINATA 125030100111060 DEPARTEMEN Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah telah menyelenggarakan BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KOMPETENSI PNS DALAM MELAKSANAKAN PENILAIAN KOMPETENSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN Sulut Bintangplus. Penilaian kinerja Staf/Pegawai Baru Performance Etika Kedisiplinan Kerjasama Sikap Keterampilan Kerja 2. 27. Penilaian prestasi SDM Sumber Daya Manusia SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah SMART Specific Measurable Attributable Reliable Timely UU Undang-undang Pedoman Evaluasi Pembangunan Sektoral vii RINGKASAN EKSEKUTIF Untuk lebih efektifnya penilaian kinerja pegawai perlu diukur dengan 6 (enam) indikator pengukuran kinerja pemerintah daerah, yang secara teoritis lebih relevan dan objektif untuk mengevaluasi hasil kerja . 1 Tahun 2013 serta Sosialisasi UU NO. Posts about bimtek pedoman penyusunan sasaran kinerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai aparatur sipil negara written by GTC DIKLAT Dalam rangka melaksanakan UU No. Dalam pengembangan kinerja ini perli diperhatikan sejauh mana Dewan Pendidikan melakukan penilaian terhadap dampak pendidikan. Pelaksanaan penilaian dimulai dari tingkat Puskesmas, sebagai instrumen mawas diri karena setiap Puskesmas melakukan penilaian kinerjanya secara mandiri, kemudian dinas kesehatan kabupaten/ kota melakukan verifikasi hasilnya. 500. Fokusnya pada teknik penilaian terhadap kinerja masa lalu dan kinerja masa depan. 08. Sementara itu, birokrasi pemerintah sangat bergantung pada Sumber Daya Manusia aparaturnya di dalamnya sebagai aparatur penyelenggara pemerintah. Pertama, tingkat implementasi aspek-aspek dalam UU No. • Setiap PNS yang PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR 34 TAHUN 2011TENTANG PEDOMAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA Kinerja diukur berdasarkan penilaian indikator kinerja yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra dan dilaksanakan dalam bentuk Penetapan Kinerja Penilaian kinerja ASN Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggunakan sistem Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), yang didasari Peraturan Pemerintah Penilaian kinerja dimaksudkan untuk menilai dan mencari jenis perlakuan yang tepat sehingga karyawan dapat berkembang lebih cepat sesuai dengan harapan. Penilaian Kinerja Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Prinsip Dasar UU ASN 3. penyempurnaan RPP Penilaian Kinerja PNS; b. Lembaga Kajian Indonesia ( LKI ) > Bimtek Kepegawaian > Bimtek Manajemen Penilaian Kinerja Individu/PNS Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja SKPD/Lembaga/Instansi Pemerintah dilengkapi SOP serta Sosialisasi UU No. Pertama kali dalam sejarah Republik, Pemerintah melakukan pemeringkatan kinerja pelayanan publik. posts about bimtek penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) berdasarkan perpres nomor 29 tahun 2014 dan permenpan & rb nomor 53 tahun 2014 tentang metode penyusunan lakip written by gtc diklat Penyusunan sasaran kinerja dan penilaian prestasi kerja pegawai merupakan proses melakukan evaluasi bagaimana kita melaksanakan pekerjaan. Pengelolaan sumber daya manusia pada organisasi Pemerintah tidak lepas dari faktor pegawai yang diharapkan dapat berprestasi sebaik mungkin demi mencapai tujuan organisasi. 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. Semua kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam beberapa peraturan di atas merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka mempercepat perwujudan pelayanan publik yang prima dengan membenahi kualitas kinerja aparatur pemerintah melalui pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik. dalam pengelolaannya tidak meninggalkan prinsip-prinsip bisnis dalam mengembangkan produk layanan. dalam penilaian tersebut yang harus diukur knierja Pengertian, Penjelasan tentang Kompetensi, Penilaian Kinerja, Karier PNS berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 adalah sebagai berikut: (1) Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi 5/7/2012 · kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Bersama saya Cokroaminoto membahas topik Manajemen Sumber Daya Manusia tentang Faktor-faktor Kinerja dan Produktivitas Karyawan, Motivasi, Organisasi, Imbalan, Kepemimpinan, Staff, Metodologi Penelitian dan Teknik Mendapatkan Informasi via Google dan Membangun Komunitas via Wordpress Program Bimtek yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi SDM (competenscy based training) membutuhkan struktur kurikulum dan silabus berbasis kompetensi yang sering diistilahkan sebagai kurikulum berbasis kompetensi. Keberadaan sumber daya ma nusia (SDM) pelayanan, seringkali menjad i Seperti diketahui, RPJMN adalah pedoman yang berisi visi, misi, dan prioritas pembangunan yang akan dilakukan pemerintah antara tahun 2015-2019. sehingga proses penilaian cenderung terjadi bias dan bersifat subyektif = terlalu pelit/murah. Rangkaian kegiatan tersebut haruslah dijalankan secara berkelanjutan. by Amir Tengku Ramly Manajemen Kinerja BUMD Sebelum kita bahas tentang manajemen kinerja BUMD, ada baiknya kita memahami konsep tentang BUMD terlebih dahulu. oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah, tanpa membedakan jender, Menurut Salah satu Pimpinan BUMD dalam wawancara disoal, kinerja SDM di BUMD memiliki aturan baku tentang penilaian prestasi pegawai, aturan itu dilaksanakan secara teratur tiap tahun dengan mengisi suatu formulir yang disebut dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial pada Dalam institusi pemerintah khususnya, penilaian kinerja sangat berguna untuk menilai kuantitas, kualitas, dan efisiensi pelayanan, memotivasi para birokrat pelaksana, melakukan penyesuaian anggaran, mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani dan menuntun perbaikan dalam pelayanan publik. Departemen SDM juga dapat mengurangi distorsi melalui penyeleksian teknik penilaian kinerja yang hati-hati. Dengan demikian dapat menepis pencarian jabatan berdasarkan kedekatan dengan pejabat personalia tertentu (konsep Johari windows). Beberapa hal menjadi kabar gembira dan memunculkan peluang bagi pengembangan Widyaiswara. 19 tahun 2003). 1 Latar Belakang Penulisan Sejak tahun 1980, banyak negara-negara maju di Eropa dan Amerika telah melaksanakan reformasi di sektor publik dan menempatkan reformasi manajemen sebagai satu hal yang penting. Mojopahit No. Audit SDM melakukan penilaian terhadap kinerja program berdasarkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitasnya dalam Untuk itu, diperlukan strategi peningkatan kompetensi SDM aparatur, melalui pelatihan dan pendidikan yang bertujuan untuk pengembangan SDM yang memadai merupakan sesuatu yang sangat mutlak yang perlu dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah baik di pusat maupun di daerah. 46 Tahun 2011 dan Perka BKN NO. Penilaian kinerja berfokus pada pelaku dengan atribut-atribut, karakteristik dan kualitas personal yang dipandang sebagai faktor utama kinerja. MAKALAH PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Berdasarkan Undang-Undang No. Dalam undang-undang tersebut didefinisikan bahwa ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Gambar 1 menunjukkan alur proses penyusunan laporan kinerja Pemerintah Pusat. 29 Penilaian Kinerja PNS Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir. Demikian tugas Sistem Pengendalian Manajemen dengan judul Sistem Penilaian Kinerja dengan Sistem DP3 yang saat ini diterapkan di lingkungan instansi pemerintah khususnya untuk SDM dengan profesi PNS, dimana tentunya suatu sistem ada kelebihan dan kelemahan. Pemerintah daerah berupaya untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya aparatur disegala bidang karena peran sumber daya manusia pada masa kini akan menjadi penentu bagi keberhasilan pembangunan. Kementerian PAN-RB berdasarkan evaluasi akuntabilitas kinerja kepada pemerintah (LAKIP) menunjukkan bahwa ORI belum cukup baik dalam merespon kurangnya SDM yang membatasi kinerja mereka. sdm. Pemerintah REMUNERASI SEBAGAI PENGHARGAAN KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH oleh Diah Ekaningtyas ABSTRAK Remunerasi merupakan suatu penghargaan yang diberikan pemerintah atas kinerja suatu pegawai pada suatu instansi pemerintah berupa Namun Aba Subagja, S. Penilaian Kinerja Puskesmas adalah suatu upaya untuk melakukan penilaian hasil kerja/ prestasi Puskesmas. Wacana tentang sumber daya manusia pemerintahan senantiasa menarik untuk didiskusikan dari mulai permasalahan pelayanan yang dilakukannya, kompetensi yang seharusnya melekat pada pekerjaannya, masalah perilaku dan tindak korupsi, sampai masalah kesejahteraan yang menyangkut faktor gaji dan tunjangan bagi pegawai. PENDAHULUAN Reformasi keuangan negara mengubah sistem anggaran yang semula menekankan pada pembiayaan suatu kegiatan menjadi pembiayaan untuk mencapai suatu kinerja tertentu. Contoh penilaian kinerja yang lain adalah penilaian kinerja guru pada lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas pengajar. Namun demikian, tujuan tersebut seringkali tidak bisa tercapai karena adanya proses ataupun format penilaian kinerja dari perusahaan yang bimtek implementasi uu asn melalui skp bulanan/kinerja pegawai asn dengan menggunakan praktek aplikasi internet wajib bagi semua skpd propinsi kab/kota 4. Kemudian hasil penilaian dibagi menjadi 3 kategori yakni PDAM sehat dengan nilai >2,8, PDAM kurang sehat dengan nilai 2,2-2,8 dan PDAM sakit dengan nilai <2,2. uu penilaian kinerja sdm pemerintahMAKALAH PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Berdasarkan lanjut terdapat penilaian kinerja oleh atasan yang didasarkan pada Undang-undang serta Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Uu Ruzhanul Ulum, hari Jum’at tanggal (22/06/16) menghadiri acara Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Ciawi Tingkat Provinsi Jawa Barat yang berlangsung di Kecamatan Ciawi. Jabatan Hasil Penilaian Kinerja PNS MENJAMIN OBYEKTIVITAS PENILAIAN KINERJA BERBASIS MERIT SYSTEM Tumbuh dan Berkembang Organisasi Berdasar Prinsip Kelanggengan Usaha (‘Going Concern’) SDM Sumber Daya lainnya Kinerja dan Produktifitas Rendah Kandas Identifikasi Masalah dan Temukan Cara Penyelesaiannya Kinerja Organisasi Meningkat Kinerja dan Produktivitas Pegawai Meningkat Merit System Penghasilan Pengukuran dan penilaian prestasi kerja tidak didasarkan pada target goal (kinerja standar/harapan). posts about bimtek perencanaan dan penyusunan anggaran instansi pemerintah berbasis kinerja written by gtc diklat posts about bimtek perencanaan dan penyusunan anggaran instansi pemerintah berbasis kinerja written by gtc diklat Kinerja diukur berdasarkan penilaian indikator kinerja yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra dan dilaksanakan dalam bentuk Penetapan Kinerja. BIMTEK IMPLEMENTASI UU ASN DALAM PENINGKATAN PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI GURU DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KAB/KOTA SE INDONESIA Ruang lingkup RPP ini meliputi kriteria dan jabatan PPPK, penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, hak dan kewajiban, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. UU ASN mengharuskan Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. 19 2. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah kabupaten Pidie Jaya. 186). Pemerintah diskusikanlah bagaimana pelaksanaannya penilaian kinerja yang sekarang dibandingkan dengan DP3 yang lama. Untuk lebih efektifnya penilaian kinerja pegawai perlu diukur dengan 6 (enam) indikator pengukuran kinerja pemerintah daerah, yang secara teoritis lebih relevan dan objektif untuk mengevaluasi hasil kerja . 25/2009. karena hasil penilaian tidak dikomunikasikan secara terbuka. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan produktivitas kinerja suatu organisasi atau instansi. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah telah menyelenggarakan BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KOMPETENSI PNS DALAM MELAKSANAKAN PENILAIAN KOMPETENSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 pada Awal April 2016 bertempat di Balai Diklat Kabupaten Sidoarjo, Jl. Tombol yang haris diklik terletak di bawah posting ini . kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Reformasi birokrasi mendorong agar adanya percepatan perubahan perbaikan kinerja aparatur pemerintah. persepsi pegawai pelimpahan dan asal terhadap lingkungan kerja dan pengaruhnya pada kinerja individual [studi kasus pemda kodya dati ii semarang] Di Pasal 10 UU No. Oleh karena itu, diperlukan Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi tinggi karena keahlian atau Aba Subagja, S. sistem yang standar menyangkut penilaian kinerja dan pemberian insentif (reward 40 and punishment), sering terjadinya kekurangtepatan dalam pembinaan karir tenaga medis, rendahnya penegakan kedisiplinan terhadap perilaku indisipliner dan tindakan Kinerja diukur berdasarkan penilaian indikator kinerja yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra dan dilaksanakan dalam bentuk Penetapan Kinerja Ukuran kinerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah kenaikan GDP nasional atau daerah, pengembangan kapasitas SDM daerah dan pembangunan keamanan daerah (melalui bantuan sosial, hibah, subsidi), penyediaan kawasan industri dan Peningkatan SDM Pemerintah Desa mutlak sangat diperlukan 2. Informasi dalam penilaian kinerja personil merupakan refleksi dari 4/8/2016 · Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pelayanan Publik dalam Kerangka Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Setelah pemerintah mengeluarkan UU KIP No 14 Tahun 2008 serta memuat dalam lembaran negara Republik Indonesia. Sejalan dengan transformasi peran SDM dari professional manjadi strategik menuntut adanya pengembangan SDM berbasis kompentensi agar kontribusi kinerja SDM terhadap organisasi menjadi jelas dan terukur. Ukuran penilaian didarakan pada indikator sebagai berikut : a. EDDI SUPRAYITNO Pendahuluan Menurut Sastrohadiwiryo (2002:231), Penilaian kinerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan menajemen/penyelia penilai untuk menilai kinerja tenaga kerja dengan cara membandingkan kinerja atas Rasa percaya pada pemerintah (Trust) hanya akan muncul bila sifat-sifat demikian ini dimiliki oleh SDM birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan PENILAIAN KINERJA BERBASIS MERIT SYSTEM Tumbuh dan Berkembang Organisasi Berdasar Prinsip Kelanggengan Usaha (‘Going Concern’) SDM Sumber Daya lainnya Kinerja dan Produktifitas Rendah Kandas Identifikasi Masalah dan Temukan Cara •Real Time Penilaian KINERJA INDIVIDU convert ke Tungkir •SKP GAP PENGEMBANG AN SDM •DIFERENSIASI DIKLAT PER kinerja PNS pada Instansi Pemerintah, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan. Manajemen kinerja SDM merupakan serangkaian proses yang ditujukan untuk menciptakan pemahaman bersama terhadap tujuan pemerintah TUJUAN gap Profesionalisme SDM Aparatur yang berbasis Kompetensi FILOSOFI PERUBAHAN DIKLAT MENJADI BPSDM STANDARDISASI SERTIFIKASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI UU 5/2014 TTG Penilaian kerja merupakan bagian dari kegiatan dalam manajemen kinerja. Kerangka PKP dibuat untuk menfasilitasi penilaian dan analisis kapasitas pengelolaan keuangan pada tingkat daerah. Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710 Telp: 134 Fax: 021-3500842 Mengukur kinerja program berarti menghubungkan aktivitas aktual program SDM yang diaudit dengan ukuran-ukuran keberhasilan dan juga menghubungkan kinerja program dengan strategi dan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. 10/1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS. Manajemen kinerja SDM merupakan serangkaian proses yang ditujukan untuk menciptakan pemahaman bersama terhadap tujuan Yang dimaksud dengan “pengukuran kinerja mandiri” adalah penilaian kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri (self -undangan dalam ketentuan ini adalah peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dan kinerja Penilaian kinerja organisasi DOB yang selama ini dilakukan berupa Laporan Penyelenggaan Pemerintah Daerah (LPPD). , M. bahwa Penilaian kinerja didasarkan pada perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku P3K. 4830 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian output) yang telah diidentifikasikan untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian outcome ). Penilaian potensi dan kompetensi dalam rangka pemetaan kompetensi pegawai sebagaimana dimaksud dalam nomor 4, dilakukan dengan mengacu kepada Keputusan Kepala BPOM Nomor OR. 33 tahun 2004. Selanjutnya Mangkunegara (2006,39) menyatakan bahwa kinerja Sumber Daya Manusia merupakan istilah dari kata Job Performance atau Actual Performance (Prestasi Kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan/pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik 7 Mar 2017 UU No. Selanjutnya laporan kinerja tingkat perkembangan tuntutan kualitas dalam pembinaan SDM-PNS untuk membangun dan mendayagunakan perilaku kerja produktif. BUMN merupakan Dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kami mengundang bapak/ibu untuk hadir dan mengikuti Bimtek tentang “Sistem Manajemen Penilaian Kinerja Individu/PNS Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja SKPD/Lembaga/Instansi Pemerintah dilengkapi SOP serta Sosialisasi UU No. (2) Penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PNS. Disisi yang sama untuk Penilaian kinerja untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama ini menggunakan DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) yang didalamnya terdapat 8 (delapan) unsur penilaian, yaitu kejujuran, kesetiaan, ketaatan, prestasi kerja, tanggung jawab, kerjasama, kepemimpinan dan prakarsa. tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi. Jakarta, 4 Februari 2014. Posts about peningkatan sdm pegawai written by lppndiklatblog 85 Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). RPP Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PERUBAHAN KEBIJAKAN SDM MENURUT UU ASN Penilaian kinerja misi merubah manajemen SDM ASN, dengan cara memindahkan Penilaian kinerja ASN Pemerintah Kabupaten Tapanuli Pada pasal 06 UU No. Kebijakan Umum a. Posts about bimtek penilaian aset daerah written by lppndiklatblog Sistem Administrasi Kepegawaian Serta Strategi Peningkatan Dan Penguatan Kinerja PNS Dalam Rangka Terwujudnya Prestasi Kerja, Kompetensi Dan Profesionalisme Sebagai Aparatur Daerah terkait dengan sistem baru Manajemen Penilaian Kinerja Individu/PNS Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja SKPD/Lembaga/Instansi Pemerintah kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan triwulan; c. uu penilaian kinerja sdm pemerintah Fokus penilaian ini memandang tokoh pelaksana kinerja sebagai penentu keberhasilan organisasi. Penilaian Kinerja instansi pemerintah khususnya, penilaian kinerja Metode penilaian kinerja dengan melihat pada kualitas putusan pada dasarnya bertujuan untuk memetakan kompetensi hakim dalam memutus perkara dan bermuara pada bentuk peningkatan kualitas/kompetensi yang perlu diberikan terhadap hakim yang bersangkutan sebagai bagian dari pembinaan SDM Hakim. Gambar 1 menunjukkan alur proses penyusunan laporan kinerja Pemerintah Pusat. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam suatu organisasi atau perusahaan. 32 tahun 2004 dan UU No. Meskipun telah disosialisasikannya UU No 22 tahun 2009, dimiliki SDM yang bersangkutan. Pengelolaan SDM Kementerian Keuangan RAHASIA 1. 4 Ags 2016 Aparatur Pelayanan Publik Dalam Kerangka Undang-Undang . kompetensi SDM secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dan secara simultan pengawasan Indikator kinerja merupakan performance commitment yang dijadikan daasra atau kriteria penilaian kinerja instansi pemerintah. Jumlah kebijakan tentang penilaian kinerja SDM Aparatur:a. 2 Manajemen Kinerja Secara mendasar, manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan kinerja, pemantauan/peninjauan kinerja, penilaian kinerja dan tindak lanjut berupa pemberian penghargaan dan hukuman. (S2) di bidang lain yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir . 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dan UU No. Pemerintah Manajemen PPPK Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penilaian Kinerja dan Disiplin Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penggajian dan Tunjangan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua 4 Informasi : Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 5 hari sebelum pelaksanaan pelatihan Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. Akan tetapi, tujuan tersebut sering tidak tercapai karena banyak perusahaan yang melakukan penilaian kinerja yang kurang baik. Dengan penerapan sistem ini, semua penilaian kinerja dapat dimasukkan dan dilihat secara riil. Pada Saat ini telah muncul komitmen kuat dari Pemerintah Indonesia, terutama Depdiknas, untuk merevitalisasi kinerja guru antara lain dengan memperketat persyaratan bagi siapa saja yang ingin meniti karir profesi di bidang keguruan. Cascio (1991:73) menyatakan bahwa penilaian kinerja ialah suatu gambaran yang sistematis tentang kebaikan dan kelemahan dari pekerjaan PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI, 27/10/2013 · Penilaian kinerja merupakan kajian sistematis tentang kondisi kerja karyawan yang dilaksanakan secara formal yang Kami disetujui pemerintah dan pemberi pinjaman kredit bersertifikat Perusahaan kami tidak menawarkan pinjaman mulai dari pribadi untuk Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah telah menyelenggarakan BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KOMPETENSI PNS DALAM MELAKSANAKAN PENILAIAN KOMPETENSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN Untuk penilaian kinerja pembina/penanggung jawab dikelompokkan menjadi dua. Serta untuk lebih menjamin adanya keseragaman dalam pelaksanaannya, maka BAKN, mengeluarkan petunjuk teknis tentang pelaksanaan penilaian pekerjaan PNS berdasarkan PP No. Untuk men-download , silahkan rekomendasi presentasi ini kepada teman-teman Anda dalam jaringan sosial . Provinsi Bali, perlu melakukan penilaian kinerja yang lebih baik dan obyektif, dengan menggunakan metode penilaian ke masa depan, fokus penilaian yang dapat menjangkau potensi yang dimiliki pegawai bagi kinerja mendatang, sesuai Salah satu jenis audit dalam audit kinerja adalah audit ekonomis dan efisiensi. Sos. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan berdasarkan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Peningkatan kualitas SDM masih rendah dan perlu terus ditingkatkan Dengan demikian, maka proses pemberlakuan undang-undang otonomi. Dengan penerapan sistem elektronik ini, aksesnya tentu lebih dimudahkan karena dapat digunakan dimanapun. JAKARTA – Tanggal 28 Maret 2013 menjadi hari yang bersejarah, khususnya bagi 10 pemerintah provinsi peringkat teratas dalam kinerja pelayanan publik. Dalam UU tentang ASN telah disebutkan bahwa setiap Pegawai ASN memiliki hak yang sama untuk dikembangkan kompetensinya. com,- Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw membuka kegiatan Penilaian Verifikasi Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dan Reformasi Birokrasi (RB) Di Provinsi Sulut bertempat di Hotel Aston Pengertian, Penjelasan tentang Kompetensi, Penilaian Kinerja, Karier PNS berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 adalah sebagai berikut: (1) Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi SDM yang profesional serta ketatalaksanaan yang efektif barulah merupakan modal awal dari Demikianlah pemikiran terhadap kebijakan peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam mengimplementasikan otonomi daerah yang dimaksudkan Judul Tesis Manajemen SDM tentang Kinerja Sedang cari judul tesis manajemen SDM tentang kinerja, ini nih ada di bawah ini :) (Studi Kasus di Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Jakarta selatan) ANALISIS PENGARUH KINERJA MANAJER (KOPKAR) PT Selain ukuran kuantitas UU yang dihasilkan DPR, juga harus diukur dengan fungsi anggaran dan pengawasan yang diukur dari penilaian publik secara keseluruhan. Pembangunan sumber daya manusia dilakukan pada lima sektor, yaitu pendidikan, kesehatan, agama, ketenaga-kerjaan dan aparatur pemerintah, serta kependudukan. Untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengelola keuangan daerahnya, antara lain adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan Pemda Peraturan Pemerintah Permendikbud 2013 tentang Kurikulum 2013 Permendiknas / Permendikbud Penilaian kinerja ketua program keahlian tidak hanya berkisar pada aspek karakter individu melainkan juga pada hal-hal yang menunjukkan proses dan hasil Penilaian kerja merupakan bagian dari kegiatan dalam manajemen kinerja. dalam penilaian tersebut yang harus diukur knierja 5/5/2013 · Manajemen SDM : Penilaian Kinerja PNS BAB I PENDAHULUAN A. Penilaian kinerja perspektif keuangan dalam BIMTEK MANAJEMEN PENILAIAN KINERJA INDIVIDU/PNS Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja SKPD/Lembaga/Instansi Pemerintah dilengkapi SOP serta Sosialisasi UU No. apa saja kelemahan dan kelebihannya. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka organisasi Peme- penilaian kinerja Secara konseptual, sistem perencanaan SDM dimaksudkan agar pegawai memiliki kinerja yang tinggi selama bekerja dalam organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan sumbangan yang positif terhadap kinerja organisasi. Audit kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja suatu Kementerian/Lembaga Pemerintah, untuk memastikan sesuai atau Oleh BIMTEK PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL BIMTEK IMPLEMENTASI UU No. 46 Tahun 2011 Oleh: FILDA WAHAR SATYAWINATA 125030100111060 DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2014 SDM Sumber Daya Manusia UU Undang-undang . Kab. Kami berharap bahwa Anda menikmati presentasi ini . peningkatan kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta efektivitas pengadaan barang/jasa pemerintah. SDM 11/7/2013 · Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang untuk meningkatkan produktivitas kinerja suatu organisasi atau instansi. Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian dalam melakukan reformasi birokrasi bidang Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kunci penilaian kinerja PNS disetiap sesuai dengan ketentuan Per UU. …16/3/2013 · mengingat pelayanan publik merupakan aspek penilaian kinerja bagi pemerintah untuk mengukur sebagai keberhasilan pemerintahan yang baik (good governance). pengaruh keyakinan positif tentang pentingnya penilaian kinerja keyakinan irasional dan keengganan berkomunikasi terhadap ketidaknyamanan penilaian kinerja (2004) Menyediakan Data base mengenai kondisi di daerah yang terpadu baik dari aspek keuangan, aset daerah, kepegawaian/aparatur daerah maupun pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah. Laporan kinerja yang merupakan output dari SAKIP pada tingkat K/L akan dikompilasi menjadi satu untuk dihasilkan laporan kinerja tingkat K/L. 000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Biaya yang tercantum sudah PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR 34 TAHUN 2011TENTANG PEDOMAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA Bimtek Penilaian Prestasi Kinerja PNS Dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai Sesuai PP NO. This can be seen that t counted is more than t table, the affection is about 22,83 %. Penilaian kinerja ialah suatu gambaran yang sistematis tentang kebaikan dan kelemahan dari pekerjaan individu atau kelompok dan KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN SDM APARATUR (PNS) Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah guna mengoptimalkan kompetensi dan profesionaisme PNS. 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) BIMTEK AUDIT KINERJA BAGI Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Latar Belakang Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang untuk meningkatkan produktivitas kinerja suatu organisasi atau instansi. Penilaian kinerja guru dilakukan oleh kepala sekolah dan guru pembina yang ditunjuk oleh kepala sekolah dan dapat dibantu oleh pengawas sekolah; 5. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) yang memadai atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat sebagai pemberi amanah dan sekaligus pemilik dana (pembayar pajak dan retribusi). Maksud pedoman penilaian kinerja unit pelayanan publik ini untuk digunakan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menilai kinerja unit pelayanan publik. Baik-buruknya suatu pemerintahan sangat tergantung pada baik-buruknya mesin birokrasi sebagai penyelenggara pemerintahan. 15 Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kita lihat bahwa penilaian kinerja untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diatur menurut PP 10 tahun 1979 melalui Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan atau DP3. 4. (Joko Pramono) 3. The result shown that (1) there is good relationship between the implementation laws and productivity of work (r = 0,590). Untuk Bimtek Analisis Jabatan dan Manajemen Penilaian Kinerja Individu/PNS Seiring makin kokohnya desentralisasi dan otonomi daerah maka diperlukan peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang memadai dan salah satu komponen peningkatan kapasitas di daerah adalah Pengembangan SDM atau Diklat bagi pejabat struktural di daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 1 UU No. Penilaian kinerja pegawai berdasarkan UU 5/2014 tentang ASN dan PP 46/2011, merupakan bidang kajian dalam rangka meningkatkan penilaian terhadap kinerja pegawai pemerintahan Kinerja pemerintah dalam lingkup kajian organisasi adalah secara makro, tujuan, dan cita-cita, dan harapan suatu organisasi yang diusahakan pencapaiannya dan perwujudannya melalui organisasi tersebut. Pemerintah, terdiri dari tahapan perencanaan stratejik, Perencanaan Kinerja, Perjanjan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja. apa saja kelemahan dan kelebihannya Bagaimana penilaian kinerja pada unit kerja Dinkes/Puskesmas saudara?. Tujuannya untuk meningkatkan prestasi dan kinerja PNS. 3. Penilaian Prestasi Kerja merupakan alat kendali agar setiap kegiatan pelaksanaan tugas pokok oleh setiap PNS, selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Renja Organisasi. Berdasarkan UU 23 Tahun 2014, dalam pasal 216 ayat 2, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah inspektorat daerah, yang mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. PENDAHULUAN Salah satu syarat untuk menentukan tunjangan kinerja harus menyusun evaluasi jabatan untuk menentukan level jabatan/ grate jabatan sesuai dalam amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara jelas disebutkan bahwa setiap ASN diangkat dalam pangkat dan Jabatan selain mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan kompetensi. Selanjutnya laporan kinerja tingkat K/L akan dikompilasi untuk menghasilkan laporan kinerja gabungan tingkat Pemerintah Pusat. Data lain yang memberikan informasi system organisasi kinerja kepegawaian yang telah disesuaikan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2011, adalah dengan membagi pengukuran penilaian kinerja kegiatan pegawai sebesar 60 % dan Unsur DP3 sebesar 40 %. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, kementerian & lembaga, serta BUN adalah entitas pelaporan yang wajib menyusun & menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Peningkatan sumber daya manusia diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Terima kasih . Sedangkan untuk evaluasi kinerja DPR dari jumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berhasil disahkan, Lucius menilai kinerja DPR tahun ini adalah yang paling buruk, sejak era reformasi. ah. Kepala Bidang Standardisasi Jabatan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2016 KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL (Persfektif UU ASN dan PUSAT STUDY & KAJIAN KEBIJAKAN PEMERINTAH menyelenggarakan “Bimtek Implementasi UU ASN dalam Peningkatan Sasaran kinerja pegawai, Pemberhentian pegawai dan Disiplin PNS Dilingkungan Pemerintah Daerah sistem yang standar menyangkut penilaian kinerja dan pemberian insentif (reward 40 and punishment), sering terjadinya kekurangtepatan dalam pembinaan karir tenaga medis, rendahnya penegakan kedisiplinan terhadap perilaku indisipliner dan tindakan SDM Organisasi Pemerintah Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. Kepegawaian c. Sedangkan DPR, tak sebanyak SDM atau ahli yang dimiliki pemerintah. Tentang : Penilaian Kinerja Staf Non Klinis PENILAIAN KINERJA STAF NON KLINIS Rumah Sakit Umum Tanjung Selamat 1. Kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, kebutuhan instansi, integritas dan moralitas Peran Manajemen SDM sendiri sangat berpengaruh terhadap kinerja dari karyawan, karena sumber daya manusia merupakan sumber daya yang paling penting dan sangat menentukan dalam kelangsungan hidup suatu perusahaan/organisasi. 1 AKUNTABILITAS KINERJA MANAJEMEN INSTANSI PEMERINTAH* Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, hingga evaluasi, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter fiskal, agama, dan kewenangan lain yang Diklat / Bimtek Kepegawaian untuk Aparatur Pemerintah (PNS) Pada kategori Diklat / Bimtek kepegawaian untuk aparatur pemerintah (PNS) ini, fokus Diklat / Bimtek lembaga pemerintahan ini ditujukan kepada bagaimana pengelolaan sumberdaya manusia (SDM) yang ada di institusi pemerintahan dapat dikelola dan dikembangkan secara optimal, baik itu dari sistem administrasi kepegawaian maupun Sistem pengukuran kinerja dan penetapan tunjangan kinerja bagi pegawai negeri sipilnya adalah dua hal pokok yang telah diinisiasi oleh sejumlah pemerintah daerah untuk mengatasi kelemahan DP-3 dan sekaligus untuk memotivasi PNS. penilaian kinerja yang diukur dengan efisiensi, efektifitas dan kemanfaatan I. JAKARTA – Pasca pengesahan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi undang-undang oleh DPR pada 19 Desember 2013, pemerintah langsung tancap gas untuk menyusun 19 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden yang diperintahkan oleh UU tersebut. 5 Tahun 2014 Sebagaimana diketahui dalam upaya mewujudkan Aparatur Sipil Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri SipilPENDAHULUAN Penyusunan sasaran kinerja dan penilaian prestasi kerja pegawai merupakan proses melakukan evaluasi bagaimana kita melaksanakan pekerjaan. Asal tahu, untuk tahun pertama pemerintahan terdapat tiga RUU yang disahkan. Perkembangan transportasi dengan rencana dibangunnya bandara di Temon dan akan dibangunnya Pabrik aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan UU yang berlaku. Penilaian dilakukan terhadap 18 indikator kinerja PDAM yang terbagi menjadi 4 aspek yakni keuangan, pelayanan, operasional dan sumber daya manusia. PENDAHULUAN Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggujawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. pusat pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia ( p 3 s d m) kementerian hukum dan hak asasi manusia. PENGEMBANGAN . Penilaian kinerja pegawai berdasarkan UU 5/2014 tentang ASN dan PP 46/2011, merupakan bidang kajian dalam rangka meningkatkan penilaian terhadap kinerja pegawai pemerintahan. Berdasarkan uraian di atas, Penilaian Kinerja bagi SDM Kesehatan di Puskesmas akan memiliki daya ungkit yang sangat besar terhadap peningkatan produktifitas SDM Kesehatan yang pada akhirnya akan meningkatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas. Evaluasi AKIP mencakup 5 aspek manajemen kinerja: Perencanaan kinerja Pengukuran kinerja Pelaporan kinerja Evaluasi kinerja Capaian kinerja. Melalui mekanisme dialog kinerja diharapkan hubungan kerja antara atasan dan bawahan lebih baik dan produktif Memperkuat kapabilitas SDM F Menumbuh-kembangkan pimpinan D Pengembangan karir pegawai akan lebih transparan dan akuntabel, melalui mekanisme manajemen talenta dan program reguler dalam rangka mendukung succession plan Mengevaluasi dan oleh pengukuran kinerja secara tradisional, seperti aspek sumber daya manusia, sistem yang digunakan dalam perusahaan, proses operasional, dan aspek kepuasan pelanggan, sehingga hasil pengukuran dengan Balanced Scorecard akan lebih akurat. Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. 1. ugm,1996. Pengawas sekolah SD agar melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan t,enilaian kinerja guru binaannya paling sedikit 10 satuan pendidikan dan/atau paling sedikit 60 guru. Aplikasi Instrumen PKKS (Penilaian Kinerja Kepala Sekolah) Terbaru Tahun 2017/2018 | Administrasi Guru Kelas ini ditujukan bagi siapa saja yang membutuhkan, untuk digunakan sebagai referensi sesuai keperluan baik itu di lingkungan sekolah (Pendidikan dan Kesehatan) ataupun umum untuk Guru bahkan Operator Sekolah. Faktor yang sangat umum dan hampir selalu dikaji dalam penilaian kinerja ini adalah faktor peran kepemimpinan. disampaikan oleh : iman bastari Seminar tentang Peningkatan Pelayanan Publik dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Universitas Pendidikan Indoensia, 19 Desember 2008. Manajemen SDM : Penilaian Kinerja PNS BAB I PENDAHULUAN A. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja individu Pegawai Negeri Sipil, yang dapat memberi petunjuk bagi manajemen dalam rangka mengevaluasi kinerja unit dan kinerja organisasi. Umpan balik dapat terjadi ketika yang dinilai berhak untuk memprotes jika hasil penilaiannya dianggap tidak adil. . 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik awal dimulainya otonomi daerah. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa daerah berwenang untuk mengelola sumber regional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Saya tidak laporan, hanya ingin menyampaikan rasa kecewa saja dengan pemerintah pusat, dan juga Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang saya rasa tidak menjalankan Pancasila, yaitu sila ke 5. Upaya pembenahan sistem manajemen pemerintahan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja kebijakan dan program pembangunan akan dilakukan melalui penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan agar lebih efisien dan efektif dan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, sedangkan upaya pembenahan manajemen - Dalam peraturan kepegawaian di Republik Indonesia baik Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Penetapan UU No. 63% bila capaian kinerja tersebut dibandingkan terhadap kriteria penilaian kinerja diperoleh bahwa untuk program kesehatan wajib dan program kesehatan pengembangan dikatagorikan nilai pencapaianya cukup baik. Demikian informasi Bimtek, Diklat dan Sosialisasi Sistem Administrasi Kepegawaian Serta Strategi Peningkatan Dan Penguatan Kinerja PNS, atas perhatian dan kerjasamanya , Pusat Pendidikan keuangan dan Pemerintah Daerah mengucapkan terimakasih. KONSULTASI PUBLIK UU ASN RPP PENILAIAN KINERJA DAN DISIPLIN DEPUTI SDM APARATUR KEMENTERIAN PANRB KONSULTASI PUBLIK UU ASN KINERJA 225 PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA EVALUASI 50 UNIT KERJA 15 Jan 2015 Implementasi reformasi birokrasi merupakan suatu keharusan mengingat penyelenggaran pemerintah saat ini dihadapkan dengan tingginya ABSTRAK. Dengan menunjukkan kepada suatu organisasi bagaimana cara melakukan audit efisiensi, kita dapat membantu meningkatkan atau memperbaiki cara pengawasan terhadap efisiensi tersebut. Fungsi sumber daya manusia yang telah berjalan efektif antara lain perencanaan SDM, seleksi sumber daya manusia, pelatihan dan pengembangan tenaga kerja, perencanaan dan pengembangan karier, penilaian kinerja, perlindungan tenaga kerja, dan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pemensiunan. 5 Tahun 2014 Sebagaimana diketahui dalam upaya mewujudkan Aparatur Sipil Gambar 1 menunjukkan alur proses penyusunan laporan kinerja Pemerintah Pusat. Pemberantasan Korupsi; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok. 07. 15. Oleh karena itu, diperlukan Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi tinggi karena keahlian atau kompetensi akan dapat mendukung peningkatan prestasi kinerja karyawan. Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Media Pendidikan Dan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Pemerintah Beranda Profil Kontak Materi Bimtek Download Jadwal Galeri Foto Beranda BIMTEK KEPEGAWAIAN PEMDA Bimtek / Bimbingan Teknis ANJAB ABK Serta Penilaian Kinerja PRINSIP DASAR UU ASN Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif Menerapkan prinsip fairness Penggajian, reward and punishment berbasis kinerja Standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik Manajemen SDM secara efektif dan efisienUntuk itu, Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja mengatakan dalam 3 bulan ini akan dirampungkan 10 RPP. Aparatur pemerintah sebagai alat pemerintah yang dituntut agar bekerja lebih profesional, bermoral, bersih dan beretika dalam mendukung reformasi birokrasi dan menunjang kelancaran tugas pemerintah dan pembangunan (dalam Effendi, 2009,h. Untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengelola keuangan daerahnya, antara lain adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan Pemda PERAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN DAN PELAPORAN KINERJA LINGKUNGAN OLEH PERUSAHAAN-PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA Mohamad Ja’far Universitas Islam Sultan Agung ABSTRAK This study examined the Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang untuk meningkatkan produktivitas kinerja suatu organisasi atau instansi. Tasikmalaya,LHI,- Bupati Tasikmalaya H. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang menyebutkan bahwa rumah sakit yang didirikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, pengelolaannya harus berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) atau BLUD, Untuk itu, Pemerintah Kota Depok saat ini tengah mempersiapkan perubahan sta Sebagai unsur dalam manajemen, sumber daya manusia kesehatan yang dimiliki oleh rumah sakit akan mempengaruhi diferensiasi dan kualitas pelayanan kesehatan, keterbatasan keanekaragaman jenis tenaga kesehatan akan menghasilkan kinerja rumah sakit dalam pencapaian indikator mutu pelayanan rumah sakit. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka organisasi Pemerintah Pusat maupun Daerah harus disusun kembali 10/11/2014 · UU ASN mengharuskan Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, Menteri No 1/1998, Keputusan Presiden nomor 22/1993, Peraturan Pemerintah nomor 14 Pelatihan Manajemen Pelatihan Manajemen SDM Pelatihan Motivasi kepada Karyawan Pelatihan SDM Pelatihan Terbaik Pengembangan SDM Paling KONSEP KINERJA SDM DR. 19 TAHUN 2003 Suatu badan usaha disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) apabila kepemilikan saham pemerintah pada BUMN tersebut mencapai minimal 51% (Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, yang disempurnakan oleh Undang-Undang No. PENDAHULUAN A. Penilaian kinerja didasarkan pada perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau satuan organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku dari PNS itu sendiri secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Kesalahan penilaian tersebut antara lain, (1) bias central tendency, atau penilai sering kali memberikan nilai sedang atau di tengah-tengah, (2) bias leniency, atau memberi penilaian yang terlalu tinggi, apabila dibandingkan dengan kenyataan kinerja yang sebenarnya, atau (3) bias strictness, atau member penilaian terlalu rendah, apabila Perilaku birokrasi dan kinerja Pemerintah Daerah belum dapat mewujudkan keinginan dan pilihan publik untuk memperoleh jasa pelayanan yang memuaskan untuk meningkatkan kesejahteraan. Banyak kajian tentang sumber daya manusia dan keorganisasian yang menyoroti masalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Menerapkan PPK-BLUD harus selektif dan obyektif oleh Pemerintah Daerah, tidak semua SKPD atau Unit Kerja yang memberi pelayanan pada masyarakat dapat menerapkan PPK-BLUD, harus dilihat kesiapan SDM-nya dan perangkat pendukungnya; Sementara itu, untuk Manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. • UU No. Konsekuensinya adalah setiap organisasi pemerintah …8/10/2011 · Kinerja kepegawaian/SDM Kepegawaian dalam era otonomi daerah merekomendasikan manajemen kepegawaian yang diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Setiap tabel berisi penjelasan tentang kriteria/indikator penilaian untuk masing-masing kompetensi, catatan bukti-bukti yang teridentifikasi selama penilaian, skor yang diberikan, perhitungan jumlah skor, skor rata-rata untuk setiap kompetensi, serta diskripsi penilaian kinerja yang dilakukan oleh penilai. 17 tahun 2003 yang mendefinisikan Pendapatan negara/daerah adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 5 Sidoarjo. 10/1979, berupa Surat Edaran yaitu SE. Sistem penilaian kinerja ini sudah tidak relevan lagi digunakan saat ini, oleh sebab itu maka pemerintah juga telah menerbitkan perbaikan sistem penilaian kinerja. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)”, yang akan dilaksanakan pada :Mengingat pentingnya acara ini Penilaian kinerja pegawai 1. (1) Penilaian Kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, Penilaian kinerja (performance appraisal), juga disebut tinjauan kinerja, evaluasi kinerja, atau penilaian karyawan, adalah upaya menilai prestasi dengan tujuan meningkatkan produktivitas karyawan maupun perusahaan. Bahwa sekelompok orang yang memiliki kesetiaan Penilaian kerja merupakan bagian dari kegiatan dalam manajemen kinerja. B. Karena banyaknya kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem penilaian PNS dalam bentuk DP3 , sekaligus sebagai pengejawantahan pasal 12 dan pasal 20 UU Nomor 43 Tahun 1999, maka pemerintah mencoba membuat cara baru dalam menilai prestasi kerja PNS yaitu dengan menggunakan pendekatan metode Penilaian Prestasi Kerja. 01. Menurut makalah yang saya buat yang berjudul “Kinerja Pemerintah dan Kepuasan mutu Pasien terhadap Jaminan Kesehatan BPJS di Daerah Papua Tahun 2015” seperti yang kita ketahui BPJS merupakan salah satu Badan Pemerintah yang krusial yang berkembang di bidang kesehatan. Perkembangan Koperasi di era UU No 32 Tahun 2004, dalam kaitannya dengan pelaksanaan UU No 25 Tahun 1992 selalu dikaitkan dengan kebijakan Pemerintah dengan kebijakan UMKM yang menjadi primadona kebijakan Presiden terpilih, meskipun di berbagai daerah belum menggembirakan, sehingga perlu dicari format baru yang berbeda yang sebelumnya agar UMKM Download Presentation PowerPoint Slideshow about 'Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( K/L )' - arleen An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Penilaian kinerja yang paling mudah dan umumnya dilakukan oleh perusahaan adalah pengukuran yang berbasis pada pendekatan tradisional yaitu pengukuran kinerja yang bersumber dari informasi keuangan perusahaan saja. Jumlah Kebijakan tentang penilaian kinerja SDM Aparatur (Asdep4D3) 4. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KPP-PA TAHUN 2013. PENDAHULUAN. Tombol:Pasal 20 UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian mengamanatkan bahwa tujuan dari penilaian prestasi kerja adalah untuk lebih menjamin objektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat. Tasikmalaya,LHI,- Bupati Tasikmalaya H. Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia Manajemen Situs Kemenkeu - Gedung Djuanda I Lt. Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan serta Manajemen Penilaian Kinerja Individu/PNS Ketidakefektifan dan ketidakefisienan organisasi pemerintah dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian atau mismatch antara ketersediaan sumberdaya aparatur, baik kualitas maupun kuantitas, dengan tuntutan kebutuhan organisasi. penilaian kinerja didasarkan pada Untuk memastikan kinerja SDM dapat menunjang pencapaian target kinerja perusahaan, perusahaan melakukan pembaharuan sistem Performance Management, yang menjadi dasar bagi seluruh perusahaan dalam mengelola target masing-masing individu serta pemantauan dan pengukuran kinerja bagi setiap SDM. Oleh karena itu, diperlukan Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi tinggi karena keahlian atau kompetensi agar dapat mendukung peningkatan prestasi kinerja karyawan. Seiring makin kokohnya desentralisasi dan otonomi daerah maka diperlukan peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang memadai dan salah satu komponen peningkatan kapasitas di daerah adalah Pengembangan SDM atau Diklat bagi pejabat struktural di daerah. sekretariat : Penilaian kinerja berdasarkan judgment, yaitu tipe penilaian kinerja yang menilai atau mengevaluasi kinerja pekerja berdasarkan deskripsi perilaku yang spesifik seperti quantity of work, quality of work, job knowledge, cooperation, initiative, reliability, interpersonal competence, loyality, dependability, personal qualities dan yang sejenisnya. Akreditasi dilakukan Dalam rangka melaksanakan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) kinerja instansi pemerintah daerah di kabupaten dan kota non pemekaran di Provinsi Maluku Utara dilakukan Soleman (2007), Penerapan akimtabilitas keuangan memiliki pengaruh siginifikan terhadap akuntanbilitas kinerjainstansi UU ASN mengharuskan Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. 2. Penilaian Prestasi Kerja merupakan alat kendali agar setiap kegiatan pelaksanaan tugas pokok oleh setiap PNS, selaras dengan PERUBAHAN KEBIJAKAN SDM MENURUT UU ASN •KARIER ditentukan berdasarkan KOMITMEN terhadap KINERJA bukan hanya kedudukan; Kami berharap bahwa Anda menikmati presentasi ini . Artinya bagaimana lembaga harus mengetahui factor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja guru. kebutuhan pada sumber daya manusia (SDM) yang yang disempurnakan oleh UU No. Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 75,76 dan Pasal 77 UU Nomor 5 Tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1. Penilaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Analisis Rentabilitas Pada PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) Kabupaten Jeneponto Analisis Penggunaan Modal Kerja dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Profitabilitas pada PT. Beberapa tinjauan lainnya terkait dengan penilaian prestasi kerja antara lain disebutkan menurut Dessler (1997) penilaian prestasi kinerja adalah suatu proses penilaian prestasi kinerja pegawai yang dilakukan pemimpin perusahaan secara sistematik berdasarkan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Penetapan tunjangan kinerja pegawai negeri di lingkungan pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pemerintah daerah oleh Tim RBN dengan persetujuan KPRBN. Dengan mengukur kinerja dalam empat bidang utama ini, penilaian yang sistematis terhadap kinerja pemerintah daerah dapat dilakukan. Penilaian Pelaksanaan Pekerjaaan Pegawai Negeri Sipil Unsur-unsur yang dinilai dalam melaksanakan penilaian pelaksanaan pekerjaan adalah: 1. Sedangkan pembangunan sektor unggulan dilakukan dengan cara pengembangan agroindustri dan energi. Dr. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Sebab, sumber daya manusia dan tim ahli yang dimiliki pemerintah berasal dari semua kementerian/lembaga. TUJUAN Tujuan disusunnya Pedoman Penilaian Kinerja SDM Kesehatan di Puskesmas adalah : 1. hanya sekedar menilai. kelompok dan Penilaian Kinerja UPT PRI Tanjung Sari Natar Tahun 2016 29 . Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah, tanpa Kepala Bidang Standardisasi Jabatan SDM Aparatur 6/16/2016 instansi pemerintah